UMP Bali 2023 Termasuk Provinsi dengan Kenaikan Tertinggi, Jadi Berapa?
Isi Artikel
Seperti provinsi-provinsi lainnya, Pemerintah Provinsi Bali juga telah resmi mengumumkan UMP Bali untuk tahun 2023 mendatang.
Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bali yang ditandatangani pada Kamis, 24 November 2022.
Dilansir dari Detik, proses penetapan upah minimum provinsi Bali kali ini telah melalui proses diskusi yang cukup alot dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali.
Mengapa demikian?
Lalu, berapa besaran UMP Bali di tahun depan?
Simak pembahasan lengkap dari Glints berikut ini!
Penetapan UMP Bali 2023
Pemerintah Provinsi Bali menetapkan UMP Bali tahun 2023 sebesar Rp2.713.672.
Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 7,81%, di mana UMP Bali tahun 2022 sebelumnya adalah Rp2.516.971.
Artinya, ada kenaikan upah sekitar Rp196.701 yang nantinya dapat diterima oleh para pekerja di Bali.
Kenaikan UMP ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda.
Pemerintah Provinsi Bali kemudian menghimbau seluruh kabupaten dan kota di Bali untuk dapat menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai dengan penetapan UMP terbaru.
Apabila setelah dilakukan perhitungan ternyata besaran UMK lebih tinggi dari UMP, pemerintah kota/kabupaten dapat mengajukan rekomendasi pada gubernur.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022, UMP 2023 akan resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2023.
Proses negosiasi dengan Apindo
Mekanisme perhitungan upah minimum provinsi tahun 2023 telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022.
Peraturan ini salah satunya berisi formula perhitungan UMP dengan mengakomodasi berbagai variabel, mulai dari inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, peraturan ini juga mengatur ketetapan dari pemerintah pusat bahwa kenaikan upah minimum provinsi tidak lebih dari 10%.
Permenaker ini merupakan regulasi baru untuk menggantikan mekanisme yang semula tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 sesuai UU Cipta Kerja.
Nah, pergantian inilah yang menjadi dasar ketidaksetujuan pihak Apindo Bali mengenai penetapan UMP Bali 2023.
Apindo kurang menyetujui dasar perhitungan menggunakan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 dan lebih menyetujui jika UMP Bali dihitung berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021.
Di sisi lain, pemerintah Provinsi Bali mendapat masukan sekaligus menilai bahwa penetapan UMP berdasarkan PP Nomor 36 tahun 2021 belum berhasil menaikkan daya beli masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, akhirnya pemerintah provinsi tetap mempertimbangkan masukan masyarakat dan tunduk pada ketetapan pusat untuk mengacu pada mekanisme perhitungan Permenaker.
Salah Satu Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi
Dilansir dari CNBC, UMP Bali tahun 2023 ini termasuk ke dalam jajaran provinsi di Indonesia dengan kenaikan UMP paling tinggi.
Kenaikan upah minimum provinsi di seluruh Indonesia berkisar antara 5-9%.
Posisi pertama diduduki oleh Provinsi Jambi yang menetapkan kenaikan UMP tertinggi yaitu sebesar 9,04%. Sebelumnya ditetapkan di angka Rp 2.698.940, upah minimum di Jambi kini menjadi Rp2.943.000.
Provinsi Jambi kemudian disusul oleh Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali di posisi ke-6.
Hanya berbeda 0,01% dengan Provinsi Bali, ada provinsi Jawa Timur di posisi ke-7 yang menetapkan kenaikan UMP sebesar 7,8% menjadi Rp 2.040.244 dari UMP tahun 2022 sebesar Rp 1.891.567.
Demikian pembahasan Glints mengenai UMP Bali tahun 2023.
Kenaikan upah minimum merupakan kabar yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para pekerja. Hal ini tentunya bisa jadi salah satu bahan pertimbangan untuk memutuskan mau mencari kerja di daerah mana.
Mau tahu kumpulan informasi terbaru mengenai UMP 2023? Yuk, baca kumpulan artikelnya di Glints Blog!
Selain UMP di Provinsi Bali, kamu juga bisa temukan informasi terbaru mengenai UMP di provinsi lain, mulai dari Sumatera Utara hingga DKI Jakarta.
Pensaran? Yuk, baca kumpulan artikelnya di sini sekarang!
