UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten): Definisi, Faktor, dan Cara Menghitungnya

Diperbarui 13 Jan 2022 - Dibaca 5 mnt

Isi Artikel

    Sebelum terjun ke dunia kerja dan memperoleh upah dari perusahaan, UMK adalah sebuah hal yang sejatinya perlu kamu pahami terlebih dahulu.

    Mengapa demikian? Sebab, setiap perusahaan akan memiliki regulasi tersendiri mengenai perhitungan gaji karyawannya.

    Nah, perhitungan tersebut nantinya akan tetap berdasar pada sebuah aturan yang berlaku. Aturan itu adalah regulasi mengenai UMK.

    Setiap kota atau kabupaten memiliki aturan tersendiri dalam menetapkan upah minimumnya.

    Namun, seperti apa pengaturan dan perhitungannya? Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah tersebut? Yuk, temukan jawabannya di bawah ini.

    Baca Juga: Besaran Gaji Minimum di DKI Jakarta Menurut UMR 2020

    Apa Itu UMK?

    umk tangerang 2021

    © Kumparan.com

    UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten. Ia merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

    Penetapan upah minimum inilah yang akan berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota setelah ditetapkan oleh pemerintah kota/kabupaten berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

    Upah minimum ini juga sebenarnya bisa disesuaikan dengan gaji pokok, tetapi terkadang bisa juga tidak.

    Aturan mengenai kenaikan upah pun biasanya ditetapkan melalui diskusi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau yang disebut dengan tripartit.

    Nah, selain UMK, ada beberapa jenis upah minimum lainnya yang perlu kamu ketahui. Masing-masing jenis pun memiliki definisi dan tingkatan daerah yang berbeda.

    Pertama-tama, ada UMP yang merupakan singkatan dari Upah Minimum Provinsi

    Jika UMK merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah kota/kabupaten, UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

    Sementara itu, UMR (Upah Minimum Regional) merupakan skema pengupahaan yang biasa digunakan untuk menentukan batas upah minimum pekerja. Meski begitu, menurut Kompas, skema ini tidak lagi digunakan.

    Hal ini dikarenakan revisi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

    Dalam keputusan tersebut, UMR tingkat I yang dikelola oleh provinsi berganti nama menjadi UMP, sementara UMR tingkat II yang dikelola oleh kota/kabupaten berganti nama menjadi UMK.

    Faktor Perhitungan UMK dan Cara Menghitungnya

    umk adalah

    © Pexels.com

    Upah minimum yang ditetapkan setiap oleh pemerintah kota/kabupaten dapat berbeda satu sama lain. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan UMK.

    Faktor-faktor itu disebut sebagai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam waktu satu tahun.

    Hal-hal yang termasuk dalam KHL terdiri atas berbagai komponen. Komponen tersebut di antaranya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.

    Penentuan komponen KHL ini ditinjau setiap tahun mengikuti laju invlasi terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, UMK dapat dihitung dengan rumus berikut.

    UMn = UMt + {UMt x (Inflasit +% Δ PDBt)}

    UMn adalah upah minimum tahun yang akan ditetapkan. UMt adalah Upah Minimum tahun berjalan. Inflasit adalah inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

    Δ PDBt adalah pertumbuhan produk domestik bruto harga konstan yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

    Baca Juga: Mengurai Konsep Gaji Prorate Beserta Cara Penghitungannya

    Kota/Kabupaten dengan UMK Tertinggi di Indonesia

    upah minimum provinsi

    © Kurio.id

    Berbedanya komponen KHL yang ditetapkan setiap kota/kabupaten menyebabkan UMK yang ditetapkan berbeda pula. Menurut data Kontan, sepuluh kota/kabupaten dengan UMK tertinggi di Indonesia pada 2022 adalah sebagai berikut.

    • Bekasi: Rp4.816.921
    • Kab. Karawang: Rp4.798.312
    • Kab. Bekasi: Rp4.791.843
    • Depok:  Rp4.377.231
    • Bogor: Rp4.330.249
    • Kab. Bogor: Rp4.217.206
    • Kab. Purwakarta: Rp4.173.568
    • Bandung: Rp3.774.860
    • Cimahi: Rp3.272.668
    • Kab. Bandung Barat: Rp 3.248.283

    Baca Juga: Cara Hitung Gaji Untuk Kenaikan

    Itulah pemaparan singkat Glints mengenai UMK, mulai dari definisi hingga daftar sepuluh kota/kabupaten dengan besaran upah minimum tertinggi.

    Setelah membaca informasi di atas, setidaknya kamu sudah berapa besaran upah minimum yang akan kamu terima jika bekerja di sebuah kota/kabupaten.

    Akan tetapi, ini hanya upah minimum, lho. Berbagai perusahaan malah menetapkan upah minimum karyawannya melebihi UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Untuk itu, kamu harus mencari tahu terlebih dahulu besaran gaji rata-rata yang diberikan sebuah perusahaan untuk posisi yang kamu lamar. Ini akan memudahkanmu untuk melakukan negosiasi gaji dengan rekruter.

    Nah, selain penjelasan di atas, kamu bisa dapatkan informasi lain yang serupa pada kanal Finansial di Glints Blog.

    Di dalamnya, tersedia banyak pembahasan seputar upah, insentif karyawan, dan tips mengelolanya yang sudah Glints rangkum buat kamu.

    Menarik bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, baca kumpulan artikelnya sekarang juga. Gratis!

    Seberapa bermanfaat artikel ini?

    Klik salah satu bintang untuk menilai.

    Nilai rata-rata 3 / 5. Jumlah vote: 7

    Belum ada penilaian, jadi yang pertama menilai artikel ini.

    We are sorry that this post was not useful for you!

    Let us improve this post!

    Tell us how we can improve this post?


    Comments are closed.

    Artikel Terkait