×

Ketahui Cara Perhitungan Pesangon dan UU-nya

September 21, 2018 | No Comments

Dalam sebuah perusahaan, pastinya akan ada karyawan yang keluar baik karena keputusan dari karyawan itu sendiri, ataupun karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Meski telah keluar dari perusahaan, karyawan tersebut masih memiliki hak berupa pesangon. Untuk itulah seorang karyawan perlu mengetahui tentang perhitungan pesangon dan bagaimana aturannya menurut Undang-Undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pesangon memiliki arti sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja di sini tidak selalu berarti karyawan tersebut dikeluarkan secara sepihak, namun juga bisa karena ia mengundurkan diri atau masa kerjanya yang memang telah berakhir.

Seringkali pesangon menjadi hal yang memicu perselisihan antara karyawan dan perusahaan karena adanya perbedaan pendapat. Tak jarang, para buruh yang terkena PHK melakukan demo karena tidak mendapatkan pesangon. Karena itulah perlu adanya pemahaman mengenai perhitungan pesangon yang ada pada Undang-Undang sebagai berikut.

Baca Juga: Surat Peringatan (SP) Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU

Pesangon Menurut Undang-Undang

perhitungan pesangon dan UU yang berlaku

Pemberian pesangon dari perusahaan pada karyawan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1) tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan embayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Adapun pengusaha yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah siapa saja (swasta atau milik negara, perseorangan atau berbentuk badan, berbadan hukum atau tidak) yang mempunyai pengurus serta mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 150.

Merujuk pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1), perhitungan uang yang diterima karyawan dibedakan menjadi tiga jenis bergantung pada alasan karyawan tersebut keluar dari perusahaan (mengundurkan diri atau PHK). Ketiga jenis tersebut adalah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH).

Uang Pesangon

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2), berikut adalah perhitungan pesangon:

  • Masa kerja < 1 tahun : 1 bulan upah
  • Masa kerja 1 tahun sampai < 2 tahun: 2 bulan upah
  • Masa kerja 2 tahun sampai < 3 tahun: 3 bulan upah
  • Masa kerja 3 tahun sampai < 4 tahun: 4 bulan upah
  • Masa kerja 4 tahun sampai < 5 tahun: 5 bulan upah
  • Masa kerja 5 tahun sampai < 6 tahun: 6 bulan upah
  • Masa kerja 6 tahun sampai < 7 tahun: 7 bulan upah
  • Masa kerja 7 tahun sampai < 8 tahun: 8 bulan upah
  • Masa kerja > 8 tahun: 9 bulan upah

Perlu diperhatikan bahwa upah di atas berarti gaji pokok yang telah ditambah tunjangan tetap, dan tunjangan di setiap perusahaan berbeda-beda.

Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Di samping pesangon, seorang karyawan memiliki hak untuk mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) jika ia terkena pemutusan hubungan kerja. Meski begitu, UPMK baru dapat diterima oleh karyawan yang telah bekerja selama minimal 3 tahun di perusahaan.

Berikut perhitungan UPMK menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (3):

  • Masa kerja 3 tahun sampai < 6 tahun: 2 bulan upah
  • Masa kerja 6 tahun sampai < 9 tahun: 3 bulan upah
  • Masa kerja 9 tahun sampai < 12 tahun: 4 bulan upah
  • Masa kerja 12 tahun sampai < 15 tahun: 5 bulan upah
  • Masa kerja 15 tahun sampai < 18 tahun: 6 bulan upah
  • Masa kerja 18 tahun sampai < 21 tahun: 7 bulan upah
  • Masa kerja 21 tahun sampai < 24 tahun: 8 bulan upah
  • Masa kerja > 24 tahun: 10 bulan upah

Uang Penggantian Hak (UPH)

Hal terakhir yang wajib diberikan pada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah Uang Penggantian Hak (UPH). Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (4).

  • Cuti tahunan yang belum sempat diambil atau belum gugur;
  • Biaya transportasi pekerja (termasuk keluarga) ke tempat dimana ia diterima bekerja (uang ini biasanya diberikan ketika pekerja/karyawan ditugaskan ke lain daerah yang cukup jauh dan sulit dijangkau; perusahaan biasanya memberikan uang pengganti transportasi);
  • Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) bagi yang memenuhi syarat;
  • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan Khusus

Meski telah diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (1) hingga Ayat (4), hak yang diterima karyawan bisa berbeda-beda bergantung dari alasan karyawan tersebut terkena PHK.

Pertama adalah “Pengunduran diri tanpa tekanan sesuai prosedur”. Jika karyawan terkena PHK karena alasan tersebut, maka ia berhak atas UPH dan Uang Pisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 162 Ayat (1).

Selanjutnya menurut Pasal 154, jika seorang karyawan terkena PHK karena “Tidak lulus masa percobaan,” maka ia tidak berhak mendapatkan pesangon maupun uang lainnya. Hal yang sama juga berlaku pada “Selesainya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) / Masa Kontrak” yang disebutkan dalam Pasal 154 huruf b.

Selanjutnya, jika karyawan terkena PHK disebabkan “Pekerja melakukan pelanggaran perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan,” maka ia berhak atas satu kali Uang Pesangon, satu kali UPMK, dan UPH. Hal ini disebutkan dalam Pasal 161 Ayat (3).

Kemudian dalam Pasal 169 Ayat (1), jika “Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha,” ia berhak atas dua kali Uang Pesangon, satu kali UPMK, dan UPH.

Dalam Pasal 153 dijelaskan bahwa karyawan yang di-PHK karena melakukan “Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan),” maka ia akan menerima satu kali Uang Pesangon, satu kali UPMK, dan UPH.

Lalu dalam Pasal 164 Ayat (1) dijelaskan bahwa karyawan yang terkena “PHK masal karena perusahaan bangkrut,” berhak menerima satu kali Uang Pesangon, satu kali UPMK, dan UPH.

Bila karyawan terkena “PHK masal karena perusahaan melakukan efisiensi,” maka menurut Pasal 163 Ayat (1), ia berhak atas dua kali Uang Pesangon, satu kali UPMK, dan UPH.

Menurut Pasal 163 Ayat (1), “Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena peleburan, penggabungan atau perubahan status perusahaan,” berhak atas satu kali Uang Pesangon, satu kali UPMK, dan UPH.

Selanjutnya bila “Pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena peleburan, penggabungan, dan perubahan status perusahaan,” maka menurut Pasal 163 Ayat (2), ia berhak menerima dua kali Uang Pesangon, satu kali UPMK, dan UPH.

Kemudian bila “Perusahaan pailit,” maka sebagaimana dijelaskan pada Pasal 165, karyawan berhak menerima satu kali Uang Pesangon, satu kali UPMK, dan UPH. Namun bila “Pekerja meninggal dunia,” perusahaan wajin memberikan satu kali Uang Pesangon, satu kali UPMK, dan UPH, dan Uang Pisah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 166.

Lalu jika “Pekerja mangkir dari tugas selama 5 hari atau lebih dan telah mendapat panggilan 2 kali berturut-turut,” maka ia hanya berhak mendapatkan UPH dan Uang Pisah saja, seperti yang disebutkan dalam Pasal 168 Ayat (1).

Karyawan yang terkena PHK karena “Sakit berkepanjangan atau kecelakaan kerja (masa kerja di atas 12 bulan),” maka ia berhak menerima dua kali Uang Pesangon, dua kali UPMK, dan UPH. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 172.

Bila karyawan di-PHK karena telah memasuki “Usia pensiun,” menurut Pasal 167, ia berhak atas dua kali Uang Pesangon, satu kali UPMK, dan UPH. Kemudian jika “Pekerja ditahan dan tidak dapat memenuhi tugas (masa kerja di atas 6 bulan), ia berhak menerima satu kali UPMK dan UPH, seperti dijelaskan dalam Pasal 160 Ayat (7).

Jenis PHK yang terakhir adalah bila “Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah,” maka ia hanya berhak atas satu kali UPMK dan UPH, sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 160 Ayat (7).

Baca Juga: Bentuk dan Jenis Kompensasi dari Perusahaan

Demikian penjelasan mengenai perhitungan pesangon dan ketentuannya di dalam Undang-Undang. Setelah mengetahui secara rinci mengenai peraturannya, Anda pun dapat meminta hak Anda pada perusahaan bila terkena PHK atau mengundurkan diri.

Sedang mencari kandidat terbaik? Glints TalentHunt akan mempermudah Anda dalam menemukan kandidat paling sesuai. Anda juga bisa sign up langsung dan memasang lowongan secara gratis di Glints!

YOU MAY ALSO LIKE

Scroll Up