×

Surat Peringatan (SP) Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU

July 27, 2018 | No Comments

Pernahkah kamu mendengar tentang SP 1, SP 2, hingga SP 3? Yup! SP, alias surat peringatan, merupakan surat yang dibuat untuk karyawan yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan perusahaan.

Meski telah melakukan pelanggaran, perusahaan tidak dapat secara langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan tersebut.

Atas dasar itulah dibuat surat peringatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat 1:

Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain menghindari PHK secara langsung, SP dibuat dengan tujuan memberikan efek jera pada karyawan yang melakukan pelanggaran, serta sebagai contoh bagi karyawan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Nah, kalau kamu belum begitu ‘akrab’ dengan surat yang satu ini, langsung saja simak contoh dan ketentuannya menurut undang-undang, yuk!

Baca Juga: Mau Resign? Ini Langkah-langkah Menulis Surat Pengunduran Diri di 2018

Contoh Surat Peringatan (SP) Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU

surat peringatan karyawan dan ketentuannya menurut UU

pexels,com | surat peringatan karyawan

Baca Juga: Contoh Surat Perjanjian Kerja

Contoh Surat Peringatan (SP)

Terdapat beberapa tahap dalam menulis SP. Pertama, tuliskan nama dan jabatan dari karyawan yang melakukan pelanggaran.

Selanjutnya, jelaskan alasan dari pemberian surat tersebut, contohnya bisa karena keterlambatan berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Terakhir, jelaskan pula tujuan dari pemberian surat, agar karyawan tersebut tidak mengulangi kesalahannya kembali.

contoh surat peringatan

pexels.com | contoh surat peringatan

Baca Juga: Cari Kerja Lagi? Jangan Lupa Surat Rekomendasi Kerja

Ketentuan Surat Peringatan (SP) Menurut Undang-Undang

Sama seperti cara pembuatannya, pemberian SP pun memiliki aturan tersendiri. Aturan mengenai SP untuk karyawan terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 161, yang berbunyi:

 

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Secara garis besar, SP terbagi menjadi tiga, yaitu SP pertama, kedua, dan ketiga, yang masing-masing berlaku selama enam bulan atau sesuai dengan perjanjian kerja.

Jika dalam kurun waktu enam bulan perilaku karyawan tersebut membaik, itu artinya ia sudah terbebas dari SP pertama.

Namun, bila masa SP pertama belum habis dan ia melakukan pelanggaran berbeda, perusahaan dapat memberikan SP kedua, hingga SP ketiga.

Lalu bagaimana jika karyawan yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran setelah masa SP pertama habis? Jika hal tersebut terjadi, maka yang diberikan padanya kembali ke SP pertama, bukan SP kedua.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) baru dapat dilakukan oleh perusahaan jika karyawan tersebut tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik setelah diberikan SP ketiga.

Meski akhirnya mengalami PHK, karyawan tersebut tetap memiliki hak mendapatkan uang pesangon, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1 tentang Ketenagakerjaan:

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggatian hak yang seharusnya diterima.

Pemberian uang pesangon pada karyawan yang terkena PHK telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2.

  • Masa kerja < 1 tahun : 1 bulan upah
  • Masa kerja 1 tahun sampai < 2 tahun : 2 bulan upah
  • Masa kerja 2 tahun sampai < 3 tahun : 3 bulan upah
  • Masa kerja 3 tahun sampai < 4 tahun : 4 bulan upah
  • Masa kerja 4 tahun sampai < 5 tahun : 5 bulan upah
  • Masa kerja 5 tahun sampai < 6 tahun : 6 bulan upah
  • Masa kerja 6 tahun sampai < 7 tahun : 7 bulan upah
  • Masa kerja 7 tahun sampai < 8 tahun : 8 bulan upah
  • Masa kerja > 8 tahun : 9 bulan upah

Baca Juga: Ketahui Cara Menulis Surat Referensi Kerja Untuk Karyawan Anda

Selain uang pesangon, karyawan yang di-PHK juga berhak atas uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat 3.

Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa UPMK hanya berlaku bagi karyawan yang terkena PHK dan telah bekerja selama minimal tiga tahun di perusahaan yang bersangkutan.

  • Masa kerja 3 tahun sampai < 6 tahun : 2 bulan upah
  • Masa kerja 6 tahun sampai < 9 tahun : 3 bulan upah
  • Masa kerja 9 tahun sampai < 12 tahun : 4 bulan upah
  • Masa kerja 12 tahun sampai < 15 tahun : 5 bulan upah
  • Masa kerja 15 tahun sampai < 18 tahun : 6 bulan upah
  • Masa kerja 18 tahun sampai < 21 tahun : 7 bulan upah
  • Masa kerja 21 tahun sampai < 24 tahun : 8 bulan upah
  • Masa kerja > 24 tahun : 10 bulan upah

Terakhir, hak yang didapatkan oleh karyawan yang di-PHK adalah uang pengganti hak.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat 4, uang penggati hak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

  • Cuti tahunan yang belum sempat diambil atau belum gugur
  • Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima kerja
  • Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat
  • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

Meskipun karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya mendapat beberapa hak yang tampaknya ‘menggiurkan’, namun tetap saja artinya ia telah kehilangan pekerjaan dan harus memulai karier di tempat baru yang tak sama, atau bahkan harus memulai karier kembali dari awal.

Baca Juga: 11 Contoh Surat Lamaran Kerja ini Pasti bisa Menarik Perhatian Perusahaan

Oleh karena itu, untuk kamu yang kini telah mendapat pekerjaan, bekerjalah sebaik-baiknya dan sebisa mungkin menghidari kemungkinan melanggar peraturan perusahaan.

Perlu kamu ingat, bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kamu mendapat surat peringatan pertama, kedua, atau bahkan yang ketiga hingga terpaksa diputuskan hubungan kerjanya. Apakah kamu punya pengalaman terkait hal ini? yuk bagikan uneg-uneg kamu di Glints Community.

Jangan lupa sign up di Glints dan mulai karir impianmu sekarang! Temukan berbagai lowongan pekerjaan dari full-time, part-time hingga freelance.

YOU MAY ALSO LIKE

Scroll Up