Cara Hitung Pajak THR Plus Simulasi Tiap Golongan TER

Tunjangan hari raya yang diterima karyawan atau pekerja dikenakan pajak karena THR termasuk tunjangan dalam objek PPh 21.

Aturan ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam undang-undang tersebut, terdapat aturan bahwa THR menjadi bagian dari penghasilan bruto yang juga dikenakan pajak.

Menteri Keuangan juga mengeluarkan PMK No. 168 Th. 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan tersebut menjelaskan ketentuan perhitungan pajak yang baru menggantikan skema perhitungan sebelumnya.

Aturan pajak THR 2025 berdasarkan kepemilikan NPWP

Dilansir dari Detik, pemotongan PPh 21 dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Akan tetapi, aturan tersebut sekarang sudah tidak berlaku. Sebelumnya, karyawan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak 20% lebih besar dibandingkan karyawan yang memiliki NPWP.

Kini, dilansir dari CNN, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan mengenakan tambahan pajak 20% tersebut bagi yang tidak punya NPWP.

Hal ini berlaku asalkan nomor induk kependudukan (NIK) kamu sudah terintegrasi menjadi NPWP.

Berdasarkan aturan terbaru, pajak THR akan dihitung dari penghasilan bruto selama masa pajak Januari – November lalu dikalikan dengan tarif TER sesuai dengan status PTKP karyawan tetap.

Nantinya, penghasilan pada masa pajak terakhir (Desember) akan dipotong pajak menggunakan tarif pasal 17.

Karena adanya tarif TER, potongan PPh 21 bulan Maret (disesuaikan dengan jadwal pencairan THR dan gaji di perusahaan masing-masing) akan berbeda dengan bulan sebelumnya.

Sebab, penghasilan kamu di bulan tersebut kemungkinan besar lebih tinggi karena adanya THR. Jadi, tarif pajak yang dikenakan juga akan lebih besar.

Tarif TER sendiri memiliki 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C, dengan penjelasan sebagai berikut.

• Kategori A adalah untuk karyawan dengan status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0.
• Kategori B adalah untuk karyawan dengan status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
• Kategori C untuk karyawan dengan status K/3.

Simulasi Pajak THR

Tarif TER yang dikenakan pada penghasilanmu di bulan selain Maret 2025 kemungkinan akan berbeda sebab jumlah penghasilan brutonya juga berbeda (tidak ada tambahan THR).

Belum selesai sampai di situ, nanti pada akhir tahun atau Desember pajakmu akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pasal 17 UU PPh dikurangi akumulasi TER Januari-November.

Barulah akan terlihat apakah di akhir tahun akan ada kelebihan atau kekurangan bayar pajak.

Berikut adalah simulasi pajak THR.

1. Karyawan tetap

Kamu adalah karyawan tetap yang belum menikah serta tidak memiliki tanggungan dan bekerja di perusahaan ABC selama lebih dari 1 tahun dengan rincian gaji sebagai berikut:

• gaji pokok: Rp6.000.000
• tunjangan tetap: Rp500.000

Karyawan tetap yang telah bekerja lebih dari 12 bulan berhak mendapatkan THR sebesar 1x upahnya, yaitu sebesar Rp6.500.000, yang di 2025 jatuh pada bulan Maret.

Setiap bulan, kamu juga akan dibayarkan premi BPJS, JKM, dan JKK dari perusahaan. Di mana, masing-masing premi tersebut besarannya adalah sebagai berikut.

• JKK = 0,24% dari gaji = 0,24% x Rp6.000.000 = Rp14.400
• JKM= 0,3% dari gaji = 0,3% x Rp6.000.000 = Rp18.000
• BPJS = 4% dari gaji = 4% x Rp6.000.000 = Rp240.000

Dari angka tersebut, maka penghasilan brutomu di bulan Maret adalah:

Gaji pokok + tunjangan (tetap & tidak tetap) + THR 1x gaji + JKK + JKM +BPJS

Rp6.000.000 + Rp500.000 + Rp6.500.000 + Rp14.400 + Rp18.000 + Rp240.000 = Rp13.272.400

Rp13.272.400 x 5% = Rp663.620

Dari perhitungan di atas, PPh 21 kamu bulan Maret 2025 adalah Rp663.620, besaran ini sudah termasuk pajak THR dan penghasilanmu.

2. Karyawan kontrak

Marta, pekerja yang belum menikah dan memiliki 1 tanggungan telah bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. X selama 6 bulan dengan rincian gaji sebagai berikut:

• Upah pokok: Rp5.000.000
• Tunjangan makan: Rp500.000
• Tunjangan transportasi: Rp200.000

Dalam perhitungannya, karyawan kontrak dengan masa kerja di bawah 1 tahun akan mendapatkan THR prorata yang dihitung dengan membagi masa kerja karyawan dengan 12 x 1 upah bulanan.

Upah bulanan ini mencakup gabungan dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tetapi tidak termasuk tunjangan lainnya seperti transportasi, paket internet HP, dan uang makan.

Rumus: Masa Kerja (bulan) / 12 X (gaji pokok + tunjangan tetap)

Maka, prorata THR untuk Marta adalah:

6 bulan / 12 x Rp5.000.000 = Rp2.500.000

Setiap bulan, Marta juga dibayarkan premi BPJS, JKM, dan JKK dari perusahaan. Di mana, masing-masing premi tersebut besarannya adalah sebagai berikut.

• JKK = 0,24% dari gaji = 0,24% x 5.000.000 = Rp12.000
• JKM= 0,3% dari gaji = 0,3% x 5.000.000 = Rp15.000
• BPJS = 4% dari gaji = 4% x 5.000.000 = Rp200.000

Rp8.427.000 x 1,5% = Rp126.405

Dari perhitungan di atas, PPh 21 Marta di bulan Maret 2025 adalah Rp126.405, besaran ini sudah termasuk pajak THR dan penghasilan.

3. Karyawan probation

Dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Kementerian Ketenagakerjaan dikatakan bahwa THR Keagamaan wajib diberikan kepada karyawan yang telah bekerja minimal selama 1 bulan.

Ini artinya, karyawan probation atau yang sedang dalam masa percobaan juga berhak mendapatkan THR.

Sebagai contoh, Gito seorang karyawan dengan status PTKP K/0 telah menjalani probation di perusahaan F selama 2 bulan masa kerja dengan rincian pendapatan:

• gaji pokok: Rp8.000.000
• tunjangan makan: Rp200.000
• tunjangan paket internet: Rp150.000

Karena karyawan probation, penghitungan THR Gito masih menggunakan rumus yang sama dengan karyawan kontrak, yaitu:

Rumus: Masa Kerja (bulan) / 12 X (gaji pokok + tunjangan tetap)

Maka, prorata THR yang akan diterima oleh Gito adalah:

2 bulan / 12 x Rp8.000.000 = Rp1.333.333

Hal ini menjadikan pendapatan bruto Gito di bulan Maret adalah:

Gaji pokok + tunjangan (tetap & tidak tetap) + THR prorata + JKK + JKM +BPJS

Rp8.000.000 + Rp350.000 + Rp1.333.333 + Rp19.200 + Rp24.000 + Rp320.000 = Rp10.046.533

Dari situ, kamu bisa menghitung pajak Gito di bulan Maret. Sesuai aturan terbaru, wajib pajak dengan status PTKP K/0 termasuk dalam golongan TER A.

Di mana, tarif TER yang berlaku bagi pekerja yang termasuk golongan TER A dengan penghasilan bruto Rp10.046.533 dalam 1 bulan adalah 2%. Maka, perhitungannya adalah:

4. Karyawan dengan kategori TER A

Dari situ, kamu bisa menghitung pajak di bulan Maret. Sesuai aturan terbaru, wajib pajak dengan status PTKP TK/0 termasuk dalam golongan TER A.

Di mana, tarif TER yang berlaku bagi pekerja yang termasuk golongan TER A dengan penghasilan bruto Rp15.567.800 dalam 1 bulan adalah 7%. Maka, perhitungannya adalah:

5. Karyawan dengan kategori TER B

Dari situ, kamu bisa menghitung pajak di bulan Maret. Sesuai aturan terbaru, wajib pajak dengan status PTKP K/1 termasuk dalam golongan TER B.

Di mana, tarif TER yang berlaku bagi pekerja yang termasuk golongan TER B dengan penghasilan bruto Rp16.590.500 dalam 1 bulan adalah 7%. Maka, perhitungannya adalah:

6. Karyawan dengan kategori TER C

Dari situ, kamu bisa menghitung pajak di bulan Maret. Sesuai aturan terbaru, wajib pajak dengan status PTKP K/3 termasuk dalam golongan TER C.

Di mana, tarif TER yang berlaku bagi pekerja yang termasuk golongan TER B dengan penghasilan bruto Rp16.340.500 dalam 1 bulan adalah 6%. Maka, perhitungannya adalah: