Hari Raya Idul Fitri semakin dekat, bagi kamu pejuang pundi-pundi uang, sudah tahu belum cara menghitung pajak THR atau disebut juga PPh 21?
Menerima THR berarti kamu juga perlu mengetahui pengenaan pajak penghasilan PPh 21 THR, lho.
Lalu, bagaimana perhitungan pajak THR? Di bawah ini Glints bagi informasi seputar THR dan perhitungan pajak yang dapat membantumu.
Dasar Hukum Perhitungan Pajak THR
© Pixabay.com
Sebelum membahas mengenai perhitungan pajaknya, perlu diketahui bahwa THR dan bonus akhir adalah 2 hal yang berbeda.
Perbedaan paling mendasar dari keduanya adalah THR diberikan menjelang hari raya kepada karyawan.
Sedangkan, bonus adalah pemberian, penghargaan, atau bentuk apresiasi perusahaan yang diberikan kepada karyawan atas dasar penilaian kinerja.
Nah, menurut laman Detik, THR dan bonus wajib dikenakan pajak penghasilan (PPh 21), khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
Meskipun demikian, pemotongan Pajak penghasilan (PPh 21) bagi setiap karyawan tidaklah sama. Pemotongan PPh 21 juga dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Karyawan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak 20% lebih besar dibandingkan karyawan yang memiliki NPWP.
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-545/PK/2000.
Selain itu disebutkan pula pada Petunjuk Pelaksanaaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi (“Peraturan Dirjen Pajak 15/2006”).
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi.
Ada juga penerima kriteria lain seperti tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
Adapun perhitungan pajak THR cenderung lebih besar.
Mengapa demikian? Sebab, menurut Hukum Online, THR masuk ke dalam perhitungan atas Pendapat Bersifat Tidak Teratur serta tidak dijadikan setahun.
Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER – 31/PJ/2012 Pasal 14 ayat 2 huruf a dan b yaitu,
“a. perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas).”
“b. dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.”
Cara Menghitung dan Simulasinya
© TaxExpertUSA.com
Berikut adalah tahapan yang dilakukan untuk menghitung pajak THR:
I. Seluruh penghasilan (bruto) – biaya-biaya = penghasilan neto (penghasilan bersih);
II. Penghasilan bersih – PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) = Penghasilan Kena Pajak (“PKP”).
Seluruh penghasilan (bruto) ini adalah penambahan upah dan THR, serta penghasilan lain wajib pajak yang kemudian dikurang biaya-biaya untuk memperoleh penghasilan neto.
Pasal 8 Peraturan Dirjen Pajak 15/2006 mengatur mengenai biaya apa saja yang dikurangi dari penghasilan bruto untuk memperoleh penghasilan neto yang antara lain adalah:
- biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto
- iuran Jaminan Hari Tua
- PTKP
Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh kemudian dikenakan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan:
© HukumOnline.com
Adapun besar pajak yang dikenakan terhadap karyawan sebagai wajib pajak bergantung pada penghasilan dari wajib pajak tersebut.
Sebagaimana yang tertera pada tabel di atas, jika penghasilan kena pajak dari wajib pajak di atas kurang dari Rp50 juta, tarif pajak yang dikenakan adalah 5%. dengan perhitungan berjenjang.
Berikut simulasi dari penghitungan pajak bagi seorang karyawan tanpa tanggungan dengan gaji bulanan Rp6.000.000
1. Simulasi perhitungan pajak atas gaji
Gaji bruto setahun
12 bulan x Rp 6.000.000 = Rp72.000.000
Biaya jabatan
5% x 72.000.000 = Rp3.600.000
Penghasilan neto (penghasilan bersih)
Gaji Bruto – Biaya Jabatan = Rp68.400.000
PTKP setahun = Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak = penghasilan bersih – PKTP setahun
Rp68.400.000 – Rp54.000.000 = Rp14.400.000
Besaran Pph 21 terutang
5% x Rp 4.400.000 = Rp720.000
2. Simulasi perhitungan pajak atas penghasilan (gaji dan THR)
Gaji setahun = Rp72.000.000
THR = Rp6.000.000
Penghasilan bruto = Rp78.000.000
Biaya Jabatan
5% x Rp78.000.000 = Rp3.900.000
Penghasilan neto setahun (penghasilan bersih)
Gaji bruto – biaya jJabatan = Rp74.100.000
PTKP setahun = Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak
Rp74.100.000 – Rp54.000.000 = Rp20.100.000
Besaran PPh 21 terutang
5% x Rp20.100.000 = Rp1.005.000
PPh Pasal 21 atas THR adalah: Rp1.005.000 – Rp720.000 = Rp285.000
Berdasarkan simulasi perhitungan di atas, jika kamu mendapatkan THR sebesar Rp6.000.000, kamu akan memperoleh Rp5.715.000 setelah THR dipotong pajak
Demikianlah informasi lengkap tentang dasar hukum, cara, dan simulasi perhitungan pajak THR yang perlu kamu ketahui.
Selain penjelasan di atas, kamu bisa dapatkan informasi dan tips serupa pada kanal Ketenagakerjaan Glints Blog
Di sana, Glints sudah sediakan pembahasan seputar aturan dan tips menghitung pajak lainnya khusus buat kamu.
Jangan sampai ketinggalan informasi. Yuk, simak kumpulan artikelnya sekarang juga. Gratis!
