Keputusan Final, Ini Besaran UMP Sumatera Utara 2021
Ditulis oleh : Alifia Seftin Oktriwina
Di penghujung tahun, isu mengenai kenaikan upah tentu saja menjadi perhatianmu. Terlebih, bagi kamu yang berdomisili di Sumatera Utara, isu UMP 2021 tentu menarik perhatianmu.
Sejak Omnibus Law disahkan dan ditandatangan Presiden Joko Widodo kemarin malam (2/11), isu mengenai kenaikan upah menjadi salah satu isu sensitif di kalangan pekerja.
Lalu, apa sebenarnya UMP dan apa dampaknya bagi pekerja di Sumatera Utara? Simak penjelasan lengkapnya dalam artikel berikut.
Baca Juga: Jadi Program Jaminan Sosial Baru, Apa Itu JKP di Omnibus Law?
Isi Artikel
Cara Penentuan UMP tahunan
UMP ditetapkan dengan cara berikut:
- Dewan Pengupahan Provinsi membentuk tim survei yang terdiri dari anggota dewan pengupahan, pakar dari perguruan tinggi, dan Badan Pusat Statistik setempat.
- Survei dilakukan berdasarkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) buruh.
- Survei dilakukan selama satu bulan sekali sejak Januari hingga September, sementara pada bulan Oktober sampai Desember prediksi digunakan dengan metode least square untuk mendapatkan nilai KHL.
- Dewan Pengupahan Provinsi mempertimbangkan UMP berdasarkan hasil survei dan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta usaha marginal.
- Upah Minimum ditetapkan pada tanggal 1 November setiap tahunnya.
UMP yang telah ditetapkan oleh gubernur akan berlaku di seluruh kota/kabupaten di provinsi tersebut.
Pemerintah putuskan tak ada kenaikan UMP 2021
© Freepik.com
Dengan pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, menyebabkan berbagai usaha terdampak secara ekonomi.
Meski begitu, pemerintah memutuskan tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021 secara nasional.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/2020.
Dilansir oleh Detik, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memaparkan tiga alasan di balik tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021.
Alasan pertama adalah lesunya ekonomi akibat pandemi. Penurunan tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan II yang minus 5,32%.
Kedua, menurunnya pendapatan perusahaan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS, terdapat 82,85% perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan.
Sebanyak 53,17% usaha menengah dan besar dan 62,21% Usaha Mikro dan Kecil juga mengalami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.
Alasan ketiga, keputusan mengenai tidak naiknya UMP tahun 2021 sebut Ida telah dibahas bersama para pengusaha dan buruh. Keputusan ini dianggap sebagai jalan tengah yang tepat bagi pemerintah, pengusaha, dan buruh.
UMP 2021 untuk pekerja di Sumatera Utara
© Katadata.co.id
Berbagai gubernur seluruh provinsi telah mengumumkan UMP untuk provinsinya di tahun depan
Salah satunya adalah Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.
Berdasarkan keterangan yang dilansir Kumparan, pemerintah Sumatera Utara memutuskan untuk tidak menaikkan UMP pada tahun 2021.
Keputusan ini diambil mengingat situasi ekonomi saat ini yang menurun akibat pandemi.
Oleh karena itu, UMP Sumatera Utara akan tetap sama seperti tahun 2020, yaitu sebesar Rp2.499.000.
Keputusan mengenai UMP ini telah ditandatangani oleh Gubernur Edy Rahmayadi Senin, 2 November 2020.
Meski UMP tidak mengalami kenaikan, kamu tidak perlu khawatir. Pemerintah masih tetap menyalurkan bantuan subsidi gaji dari Kementerian Tenaga Kerja.
Saat ini penyaluran bantuan tersebut telah memasuki gelombang kedua.
Apabila kamu telah memenuhi persyaratan, tentunya kamu juga akan mendapatkan bantuan tersebut.
Baca Juga: Penasaran dengan Status Subsidi Gaji dari Kemnaker? Cek dengan Cara Ini
Ingin tahu update terbaru seputar UMP di daerahmu?
Yuk, cek selengkapnya di sini!
