Legal Officer

Tanggung Jawab

Kontrak & Perjanjian

• Menyusun, meninjau, dan mengelola Perjanjian Sewa Menyewa (PSM) tenant — termasuk perpanjangan, amendemen, dan proses terminasi kontrak untuk tenant bermasalah (mis. kasus penyegelan unit akibat tunggakan pembayaran).
• Meninjau kontrak vendor/kontraktor untuk pekerjaan gedung (renovasi, maintenance, pengadaan) — memeriksa RAB, SPK, dan PO agar spesifikasi pekerjaan, klausul garansi, dan skema pembayaran (DP/termin progres/retensi) jelas dan tidak merugikan gedung.

Perizinan, Pertanahan & Kepatuhan

• Membangun dan mengelola kalender kepatuhan perizinan gedung (SLF, K3, SKK, izin parkir, dan izin operasional lainnya) agar tidak ada yang kedaluwarsa, termasuk menyiapkan dokumen perpanjangan tepat waktu.
• Mengurus dan memantau legalitas pertanahan serta sertifikat aset gedung (a.l. sertifikat tanah/HGB, IMB/PBG, dan dokumen kepemilikan/perizinan bangunan terkait) — termasuk pembaruan, balik nama, dan perpanjangan saat jatuh tempo, serta koordinasi dengan notaris/PPAT dan instansi pertanahan (BPN) bila diperlukan.

Penagihan, Sengketa & Korespondensi

• Menyiapkan surat penagihan/somasi dan mendampingi proses eskalasi pembayaran untuk tenant yang menunggak atau berulang kali terlambat bayar.
• Menjadi contact point untuk klaim atau permintaan pihak luar yang bersifat pribadi/tidak lazim (mis. klaim utang lama, permintaan kontak personal Direksi/Komisaris/pemilik) — termasuk memfinalisasi dan menjalankan SOP Penanganan Kontak Personal & Klaim Pribadi, menyusun balasan formal, serta menilai red flag sebelum eskalasi ke pemilik/direksi atau kuasa hukum eksternal.
• Menjadi penghubung (liaison) dengan notaris dan kuasa hukum eksternal untuk dokumen properti/perusahaan yang membutuhkan pengesahan resmi.

Ketenagakerjaan & Dukungan HR

• Menyusun dan memperbarui Peraturan Perusahaan (PP), termasuk mengurus proses pengesahannya ke Kementerian Ketenagakerjaan/Dinas Tenaga Kerja setempat.
• Menyusun/meninjau kontrak kerja karyawan (PKWT/PKWTT) dan dokumen ketenagakerjaan lain agar sesuai regulasi yang berlaku (termasuk turunan UU Cipta Kerja).
• Turut menjalankan sebagian fungsi HR perusahaan sehari-hari (administrasi kepegawaian, dokumentasi kepatuhan ketenagakerjaan, korespondensi terkait karyawan)

Tata Kelola Internal

• Menyusun dan memformalkan SOP terkait kontrak, batas persetujuan finansial, dan jejak dokumentasi (approval trail) — agar keputusan operasional yang berdampak finansial/hukum tidak lagi diambil sepihak oleh staf non-legal tanpa persetujuan tertulis.
• Menjadi rujukan pendapat hukum praktis (bukan litigasi) bagi Direktur Operasional untuk keputusan operasional sehari-hari yang mengandung risiko hukum di seluruh aspek bisnis properti — kontrak, aset/pertanahan, maupun ketenagakerjaan.

Wajib dimiliki

• Pendidikan minimal S1 Hukum.
• Pengalaman kerja 3–5 tahun sebagai Legal Officer/Staff Legal, idealnya di sektor properti, building/property management, konstruksi, atau real estate komersial.
• Terbiasa menyusun dan mereview kontrak sewa-menyewa, perjanjian vendor, serta dokumen SPK/PO/RAB.
• Memahami dasar regulasi perizinan bangunan gedung komersial (SLF, K3, dan sejenisnya), atau bersedia mempelajarinya dengan cepat.
• Mampu menyusun korespondensi/surat resmi (somasi, balasan klaim, surat penagihan) dengan bahasa hukum yang tepat namun tetap profesional.
• Teliti terhadap detail dokumen — mampu mengenali klausul yang kurang jelas, celah spesifikasi, atau ketimpangan skema pembayaran dalam kontrak vendor.
• Memahami dasar hukum ketenagakerjaan (termasuk struktur Peraturan Perusahaan/PP) atau bersedia mempelajarinya untuk mendukung proses penyusunan dan pengesahan PP ke Kemnaker/Disnaker.
• Terbuka dan mampu mempelajari proses legalitas pertanahan serta sertifikasi aset properti (a.l. HGB, IMB/PBG) meski belum memiliki pengalaman langsung di area ini.
• Mampu bekerja mandiri, proaktif melapor dan mendokumentasikan setiap keputusan (bukan mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan/approval tertulis).
• Komunikasi lisan dan tulisan yang baik dalam Bahasa Indonesia.

Nilai tambah (tidak wajib)

• Pernah menangani sengketa tenant/penyewa atau proses collection/penagihan piutang secara langsung.
• Familiar dengan proses notaris/PPAT dan BPN untuk dokumen pertanahan/properti perusahaan.
• Pernah menyusun atau mengurus pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) atau dokumen ketenagakerjaan lainnya ke Kemnaker/Disnaker.
• Pernah merangkap fungsi HR generalist di perusahaan skala kecil-menengah (bukan hanya legal murni).
• Pernah terlibat dalam penyusunan SOP internal atau sistem tata kelola dokumen perusahaan.
• Kemampuan Bahasa Inggris pasif untuk membaca dokumen/kontrak.